Medan (Pewarta.co)-Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB) diminta mengevaluasi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sumut, Ja’far Suhairi Nasution.
Pasalnya, di bawah kepemimpinan eks Bupati Mandailing Natal (Madina) ini, PKB di Sumut terus terdegradasi.
Apalagi, sejumlah kader PKB di bawah kepemimpinan Ja’far Suhairi Nasution ini diduga kuat terlibat dalam pusaran korupsi.
Ironisnya, pusara korupsi yang diduga melibatkan kader DPW PKB Sumut di bawah kepemimpinan Ja’far Suhairi Nasution selaku ketua viral di sejumlah platform media sosial dan media online serta cetak.
“Hebohnya pemberitaan media online maupun media cetak terkait dengan berbagai kasus dugaan korupsi yang menyeret nama besar DPW PKB Sumut,” tegas kader DPW PKB Sumut, Altudes Siregar didampingi sejumlah rekannya, Rabu, (23/4/2025).
Lebih lanjut dijelaskan Siregar, korupsi dimaksud antara lain kasus dugaan Hibah Kesbangpol yang diterima DPW PKB Sumut sebesar Rp1,3 miliar yang diduga tidak direalisasikan.
“Akan tetapi, kemudian dibuat dalam laporan pertanggungjawaban seolah-olah telah direalisasikan pada kegiatan partai maupun direalisasikan kepada DPC-DPC di Sumatera Utara. Padahal, DPC-DPC tidak ada menerima dana hibah dari kesbangpol tersebut. Hal inilah yang memicu kisruh pada struktural kepengurusan DPW PKB Sumut maupun pada DPC-DPC-nya,” jelas Siregar.
Tidak hanya itu, ungkap Siregar, sebelumnya juga viral pemberitaan terkait dengan Smart Village di Kabupaten Madina yang diduga merugikan negara sebesar Rp9,4 miliar lewat kegiatan fiktif.
“Dengan kata lain, setiap desa hanya menerima sertifkat tanpa adanya kegiatan, serta tidak ada di Kabupaten Madina yang saat ini disebut sebagai Desa Digital sebagai tujuan daripada program kegiatan Smart village,” ungkapnya.
Begitu juga dengan Kasus besar yang terus menerus menyeret nama Ketua DPW PKB Sumut antara lain kasus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Madina yang sampai saat ini belum memiliki kepastian hukum.
“Dengan kata lain, Polda Sumut belum menuntaskan penanganan kasus PPPK Kabupaten Madina, baik terhadap Ketua DPRD Madina maupun kepada Bupata Madina periode itu,” imbuhnya.
Atas pemberitaan-pemberitaan tersebut, Altudes Siregar dan kawan-kawan selaku Kader PKB Sumut merasa khawatir akan mencoreng nama baik partai di Sumut yang berdampak pada citra secara nasional.
“Atas dugaan-dugaan kasus korupsi yang menyeret nama ketua DPW PKB Sumut, sehingga selaku kader yang cinta terhadap PKB meminta kepada DPP agar mengevaluasi dan menonaktifkan Ketua DPW PKB Sumut sebelum terlambat. Hal tersebut kami sampaikan untuk menjaga nama baik dan nama besar PKB khususnya di Sumatera Utara,” katanya.
Maka, Altudes menegaskan bahwa DPP harus mendengarkan suara-suara kader yang kecintaannya terhadap PKB tidakperlu diragukan lagi.
“Perlu kami ingatkan, bilamana DPP PKB tidak melakukan evaluasi terhadap Ketua DPW PKB Sumut maka dapat dipastikan akan mencoreng nama besar Partai, serta akan merusak elektabilatas serta prolehan suara dan akan menurunya simpatisan atau orang-orang yang cinta PKB,” tegasnya.
Apabila evaluasi serta penonaktifan Ja’far Suhairi Nasution dari Ketua DPW PKB Sumut, maka hal tersebut tidak segera dilaksanakan, perpecahan akan timbul di internal partai.
“Sekarang ini kita sudah melihat perpecahan di internal pengurus DPW PKB Sumut mapun solidaritas DPC-DPC terhadap kepemimpinan Ja’far Suhairi Nasution, sehingga sangat beralasan DPP PKB untuk melakukan evaluasi dan penon-aktifan ketua DPW PKB Sumut,” pungkasnya.(red)
